Maoisme dalam Spektrum Ideologi

Mao Zedong dilahirkan tahun 1893 di desa Shao-shan di propinsi Hunan, China. Ayahnya petani agak berada. Di tahun 1911 tatkala Mao masih mahasiswa dalam usia sembilan belas tahun, revolusi pecah memporakporandakan dinasti Ch'ing yang memang sudah melapuk. Hanya dalam tempo beberapa bulan saja pemerintahan kaisar sudah terhalau dan terjungkir, Cina diproklamirkan sebagai sebuah republik. Malangnya, pemimpin-pemimpin revolusi tidak mampu mendirikan suatu pemerintahan yang kompak dan stabil, revolusi ditandai oleh keresahan dan perang saudara dalam jangka waktu lama, yang berlangsung dari 1945 hingga tahun 1949. Ketika remaja, Mao secara pasti menempuh paham kiri dalam pandangan politiknya dan pada tahun 1920 dia betul-betul sudah jadi Marxis.[1]

Sementara itu, dalam usahanya memegang kekuasaan secara keseluruhan pun partai Komunis Cina jalannya merangkak, berliku-liku, dan terguncang-guncang.  Partai menderita banyak kemunduran di tahun 1927 dan tahun 1934, tetapi bagaimanapun dia mampu bertahan dan hidup terus. Sesudah tahun 1935, di bawah kepemimpinan Mao, kekuatan partai secara mantap meningkat dan berkembang terus. Di tahun 1947, Partai Komunis China sudah siap tempur menumbangkan pemerintahan partai Nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek. Di tahun 1949, pasukannya merebut kemenangan dan partai Komunis menguasai mutlak seluruh daratan Cina.

Berkat pengaruh Mao yang luar biasa besar pada massa, semua kekurangan itu bukannya akhir melainkan justru awal dari karier kepemimpinannya, karena pada saat wafatnya tahun 1976 praktis Mao sudah merombak total seluruh China. Tentu saja, bukan Mao seorang yang menentukan garis politik pemerintah di bawah partai Komunis. Mao tidak pernah memegang peranan seorang diri seperti halnya dilakukan oleh Stalin di Uni Soviet. Tetapi, memang benar Mao merupakan tokoh jauh lebih penting dari siapa pun dalam pemerintahan di China hingga akhir hayatnya tahun 1976.

Marxisme

Marxisme adalah akar utama dari komunisme, yang merupakan hasil pemikiran Karl Marx, seorang ahli sejarah, ekonomi, dan filsafat Jerman. Bagi para pengikutnya, Marxisme tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi dan politik saja, ia mampu mencakup seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia di dunia. Marxisme memberikan penjelasan tentang semua sejarah perkembangan manusia, karena itu  ia membutuhkan komitmen total dari pengikutnya untuk menyerah hanya kepada kekuatan absolut massa. Marxisme juga menyediakan rangkaian tujuan, untuk memaknai hidup, dan memberikan inspirasi bagi manusia untuk bertindak, dan menganggap apa yang dikerjakan oleh Marxisme ini adalah sesuatu yang ilmiah.[1]

Konsep inti dari Marsixme adalah materialisme historis,[2] yaitu sebuah konsep yang berdasarkan pada asumsi bahwa gagasan, pemikiran, dan kesadaran direfleksikan dari realitas objektif kebendaan, atau dunia nyata adalah segala sesuatu yang disusun oleh materi. Konsep ini mempertentangkan idealis yang mendasarkan pada asumsi bahwa kekuatan spiritual dan supranatural lah yang menjadi sebab segala hal.

Konsep selanjutnya dalam Marxisme adalah basis dan suprastruktur,[3] yang merupakan dua bagian tidak terpisahkan untuk menjelaskan aktifitas manusia dalam pengertian materialisme. Basis, mewakili kombinasi dari “relasi produksi” yang terdiri dari struktur ekonomi masyarakat dikaitkan dengan tingkatan tertentu dari perkembangannya. Sedangkan suprastruktur mewakili bentuk tertentu dari kesadaran sosial, institusi politik, dan norma hukum, dikaitkan dengan basis ekonomi dan dideterminasi oleh basis ekonomi tersebut.

Doktrin Marxisme juga menjelaskan kelas sosial secara ekslusif, dalam pengertian hubungannya dengan cara produksi, peran dalam organisasi sosial buruh, dan kekayaan. Kelas-kelas terbentuk sebagai hasil dari pembagian kerja dan pengenalan kepemilikan pribadi dari cara-cara produksi. Setiap pembabakan historis dikarakterisasi dengan perbedaan struktur sosial yang merefleksikan konflik kelas.[4]

Leninisme

Leninisme adalah versi Rusia dari marxisme. Leninisme merupakan pemikiran Vladimir Lenin yang didasarkan pada pemahamannya mengenai Marxisme. Leninisme mengandung beberapa konsep penting, salah satunya adalah mengenai peran partai revolusioner. Partai ini merupakan tipe yang unik dari partai politik, ia terdiri dari anggota yang berdedikasi, disiplin, teruji, dan terlatih dengan baik dalam hal memahami komunisme. Elit partai dijalankan dalam organisasi yang sentralistis, sebuah bagian yang substansial dalam partai komunis.[5] Partai komunis kebanyakan menggunakan teori sentralisme demokrasi Lenin, di mana hanya ada segilintir orang yang mengendalikan partai (atau organisasi) yang memiliki pemahaman yang paling baik di antara anggota lainnya (sentralis), meski begitu penentuan siapa saja yang bisa duduk dalam kepemimpinan tetap ditentukan melalui pemilihan (demokrasi).[6]

Untuk mewujudkan sebuah negara berdasarkan Marxisme setidaknya dibutuhkan dua tahap dalam pandangan Leninisme, diantaranya, hak milik pribadi atas alat-alat produksi diganti menjadi milik sosial, di mana sarana-sarana produktif seperti pabrik, toko, bengkel, dan tanah pertanian menjadi milik negara atau koperasi. Perbedaan dalam kebutuhan dan kemampuan bekerja orang belum bisa di perhitungkan, sehingga pada permulaan masih akan ada ketidaksamaan material dan banyak kekurangan. Untuk mengatur keadaan tersebut diperlukan negara sebagai pengatur, sehingga menurut Leninisme negara adalah alat, bukan tujuan.[7]

---

Maoisme

Maoisme selalu dipahami sebagai varian dari Marxisme yang telah dipersepsikan oleh Mao, namun ternyata Mao sendiri merasa bahwa ia tidak sepenuhnya menguasai seluruh domain dari Marxisme.[2] Mao pada dasarnya memang bukan pemikir Marxis yang original di China. Ia banyak dipengaruhi oleh Li Dazhao, bapak Marxisme China. Mao mengaggumi konsep-konsep Li yang tidak hanya mengharuskan kaum intelektual bergabung dengan massa, melainkan juga harus memperdalam nasionalismenya. Hal tersebut kemudian membuat Mao menjadi seorang Marxis-Leninis dan sekaligus seorang nasionalis.[3]

Nasionalisme juga merupakan salah satu karakteristik dari Maosime, jika Leninisme menganggap negara hanya sebagai alat untuk menuju revolusi dunia bagi terciptanya masyarakat komunisme, maka Mao melihat negara tidak hanya sekedar alat tetapi (khusus bagi pengalaman Asia) negara juga merupakan sebuah nilai tersendiri, karena itu nasionalisme juga penting untuk ditumbuhkan disamping kesadaran tentang komunisme.[4] Namun, nasionalisme yang dimaksud Mao bukanlah nasionalisme konservatif China yang bersifat konservatif Konfusian atau nasionalis gaya barat, tetapi nasionalisme revolusioner, yang tidak perlu melewati tahapan Westernisasi.[5] Dalam pandangan Mao, ajaran Marx dan Engels hanya memiliki sedikit relevansi dengan keadaan di China, karena mereka hanya menjadikan manusia sebagai objek pasif dari kekuatan sejarah.

Hal lain yang membedakan Maoisme dari Marxisme-Leninisme pada umumnya adalah anggapan Mao bahwa petani memiliki inisiatif dalam menentukan arah revolusi, karena itu petani harus dilibatkan dalam revolusi.[6] Sementara, menurut Lenin, revolusi harus tetap dikendalikan oleh proletar, dan ia juga menolak petani bisa memiliki kesadaran sendiri dalam melakukan revolusi, petani harus disadarkan, dan dalam hal revolusi ia hanya sebatas membantu kelas proletar, bukannya menjadi aktor tunggal. Tetapi bagi Mao, di China petani adalah kelas utama yang dapat mewujudkan terjadinya revolusi, dan sebenarnya hal ini telah diprediksi oleh Lenin sendiri bahwa di Asia revolusi akan digerakkan oleh petani.

Maoisme menganggap bahwa proses dialektika sebenarnya tidak akan berujung, karena bagi Mao kontradiksi yang terjadi selama ini akan abadi, hal ini bertolak belakang dengan konsep dialektis gaya Hegel yang menjadi ruh Marxisme, bahwa proses dialektis tersebut akan berakhir dengan terbentuknya masyarakat komunisme. Mao melihatnya tidak seperti itu, menurutnya kontradiksi-kontradiksi akan bervariasi dengan berbagai macam bentuk, Mao juga menganggap bahwa terdapat kemungkinan terjadinya regresi sejarah yang bertentangan dengan perkembangan masyarakat yang telah dikonsepkan Marx, karena itu kedua konsep Mao tersebut digolongkan sebagai konsep non-Marxis.[7]

Mao termasuk radikal dalam menerjemahkan dan menerapkan Marxisme-Leninisme di China, termasuk dalam menerjemahkan ungkapan Lenin bahwa meskipun masyarakat sosialis telah lama terbentuk, kapitalisme masih memiliki peluang untuk bangkit kembali karena masih terdapatnya “ide-ide borjuasi” dalam pikiran orang tertentu. Khawatir dengan kebenaran ungkapan Lenin tersebut, Mao kemudian menyerukan dilakukannya Revolusi Kebudayaan dengan mengirimkan orang-orang kota yang dianggap masih memiliki “ide-ide borjuasi” ke desa-desa untuk menjalani hidup sebagai petani, agar “ide-ide borjuasi” tadi bisa terkikis dan tergantikan dengan ide-ide yang dimilliki oleh para petani.[8]

Pemikiran Mao tetap tidak terlepas dari kritik, banyak ahli menganggap tidak ada yang original dari teori-teori Mao. Ia kebanyakan hanya mengulang apa yang telah dikemukakan Lenin, seperti tentang kesadaran kelas, teori imperialisme, dan ide tentang aliansi politik antara proletar dengan kelas lain. Mao tidak pernah menciptakan sendiri teori yang memang berasal dari hasil pemikirannya dalam sintesa lengkap. Ia hanya mempersonifikasikan sebuah sintesa antara Marxisme-Leninisme dan China tradisional, ia sama sekali tidak menciptakan sebuah sintesa intelektual, yang terjadi sebenarnya hanyalah sebatas campuran dari keduanya.[9] Kondisi yang demikian bisa jadi disebabkan karena Mao memang tidak sepenuhnya menguasai Marxisme-Leninisme itu sendiri.

Pemerintah China mungkin bisa mengawetkan jasad Mao, tetapi mereka gagal mengawetkan pemikirannya

Maoisme Setelah Reformasi 1978

Setelah Reformasi 1978, Maoisme tidak lagi berjaya seperti ketika Mao masih hidup. Masyrakat China dapat menerima pemikiran Mao bukan karena ia memang memiliki nilai yang layak atau sesuai, tetapi lebih karena mereka tidak memiliki pilihan lain.[10] Pemikiran Mao mulai ditinjau ulang, disesuaikan dengan tujuan-tujuan reformasi. Pembangunan model Soviet diganti dengan sosialisme model China. Kegagalan China di segala bidang kehidupan selama dipimpin Mao lah yang menyebabkan akhirnya maoisme juga harus tersingkir oleh gelombang reformasi.

Andrew G. Walder menyatakan bahwa kegagalan maoisme setidaknya disebabkan oleh dua hal.[11] Pertama, ketika Mao memutuskan untuk menghalangi motif pasar dan menekan alokasi pasar, yang terjadi adalah motif administratif dan alokasi birokrasi. Keadaan yang demikian tidak dapat dipungkiri, telah menguntungkan segelintir birokrat dan elit partai, yang sebenarnya membentuk kelas kapitalis baru dengan jubah komunisme. Kedua, penguatan ideologi dan kediktatoran proletariat telah menyebabkan terjadinya kediktatoran birokrat. Hal-hal semacam ini pada akhirnya semakin menjerumuskan China.

Untuk mengatasi kegagalan Maoisme, maka Deng Xiaoping memberikan dukungannya kepada Hu Yaobang, sekretaris jenderal partai, untuk melakukan reorientasi ideologi, untuk mendukung reformasi. Reorientasi ideologi kemudian membuka peluang masuknya ide-ide barat dan nilai tradisonal China secara selektif. Pemimpin China pasca-Mao memang ingin memperbaiki Maoisme tanpa perlu menyalahkan Mao atas kegagalan Maoisme. Reorientasi tersebut dilandaskan pada prinsip “mencari kebenaran dari fakta” menggantikan “kebenaran dari pimpinan”. Maka dimulailah diskusi dan perdebatan mengenai nasib ideologi tersebut.[12]

Reorientasi ideologi  pertama kali menyentuh identifikasi nasionalisme dan sosialisme, untuk melengkapi pemikiran Mao sebelumnya. Kemudian, untuk mendukung arah ekonomi baru China, yang menerapkan sistem “pasar-sosialis”, bentuk-bentuk kepemilikan individu mulai diperkenalkan. Kapitalisme juga mengalami perbaikan makna, setidaknya faktor kapitalis tidak akan berbahaya apabila negara menerapkan kediktatoran proletar,[13] karena itu kemudian muncul kelas-kelas kapitalis baru yang bekerja sama dengan negara dalam bidang ekonomi. Pergerakan reformasi dan reorientasi ideologi sebisa mungkin tidak sampai menggangu tatanan sosial yang sudah ada di China, sehingga China kemudian tidak terlalu khawatir tentang menguatnya demokratisasi yang nantinya akan semakin mengikis pondasi ideologi komunisme.

---

---

[1] Jung Chang dan Jon Halliday menganggap bahwa sebenarnya Mao tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang Marxis. Lihat Jung Chang dan Jon Halliday, Mao: Kisah-Kisah yang Tak Diketahui, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). hlm 28-44

[2] Nick Knight, “The Marxism of Mao Zedong: Empiricism and Discourse in the Field of Mao Studies”, The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 16 (Jul., 1986), pp. 7-22. hlm 7

[3] Rene Goldman, “Mao, Maoism and Mao-logy”, Pacific Affairs, Vol. 41, No. 4 (Winter, 1968-1969), pp. 560-574. hlm 564

[4] Ibid. hlm 565

[5] Ibid. hlm 564

[6] Ibid.

[7] Ibid. hlm 566

[8] Ibid.

[9] Ibid. hlm 565

[10] Andrew G. Walder, “Actually Existing Maoism”, The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 18 (Jul., 1987), pp. 155-166. hlm 157

[11] Ibid. hlm 165

[12] Kalpana Misra, “Deng’s China: Form Post-Maoism to Post-Marxism”, Economic and Political Weekly, Vol. 33, No. 42/43 (Oct. 17-30, 1998), pp. 2740-2748. hlm 2740

[13] Ibid. hlm 2742

20 Tahun Rusia Baru

8 Desember 2011 dalam  penanggalan Kalender Julian, Presiden Rusia Boris Yeltsin, Presiden Ukraina Leonid Kravchuk, dan Presiden Belarus Stanislau Shushkevich bertemu secara rahasia untuk membahas pembubaran Uni Sovyet dan pembentukan Negara Persemakmuran Merdeka (CIS). Dengan merdekanya 3 negara dengan etnis mayoritas di Sovyet itu maka tidak ada alasan lagi bagi Presiden Mikhail Gorbachev untuk mempertahankan eksistensi Uni Sovyet. Negara Komunis pertama dan terbesar di dunia itu harus mengakhiri sejarah ‘singkat’nya. Kapitalis Barat menang, Rakyat Rusia menang, semua menang, hanya Komunisme yang kalah.

Presiden Rusia Boris Yeltsin setelah mengumumkan pemisahan Rusia dari Uni Sovyet

Sepeninggal Uni Sovyet, Liberalisasi terjadi di seantero Rusia. Rezim Yeltsin menjanjikan Rusia yang modern, meski pada kenyataannya, sistem politik yang digunakan berubah menjadi sangat kuno. Kelompok-kelompok yang terbentuk di antara reformis pro-Barat di satu pihak, dan Yeltsin beserta birokrat daerah yang mengelilinginya di pihak lain, telah membuat elit-elit liberal berusaha memperoleh suatu hal yang paling berharga, yaitu kekuasaan, dan dukungan jutaan orang yang mungkin tidak akan pernah didengar oleh elit-elit tersebut. Hal ini yang menyebabkan mengapa kelompok liberal yang terdiri dari intelektual pro-Barat menjadi sangat mendukung Yeltsin. 

Rendahnya kualitas kepemimpinan Yeltsin, membawa Rusia kepada politik klan, di mana selain beraliansi dengan oligarki, Yeltsin juga memasukan keluarganya ke dalam lingkaran kekuasaan. Pada masa kepemimpinan Yeltsin, pengelolaan pemerintahan terpusat pada Yeltsin dan kroni-kroninya, yang diantaranya adalah putri Yeltsin sendiri, Yelena Okulova dan Tatyana Dyachenko, serta orang-orang dekat mereka, seperti taipan media Boris Berezovsky, jurnalis Valentin Yumashov, mantan perdana menteri Anatoly Chubais dan Boris Nemtsev, staf kepresidenan Aleksandr Boloshin, serta konglomerat gas Roman Abramovic. Mereka kemudian menjalankan sebuah kelompok kecil eksklusif yang dekat dengan Yeltsin dan menjalankan politik Rusia sesuai dengan yang mereka inginkan.[1]

Gennady Zyuganov hampir saja memenangi pemilihan Presiden Rusia 1996, Yeltsin mencurangi Pemilu untuk mencegah berkuasanya kembali Partai Komunis

 

Yeltsin sendiri tidak mampu mengawasi apa saja yang dikerjakan oleh kelompok eksklusif ini. Ia sangat mengkhawatirkan jika Rusia, setelah kepemimpinannya berakhir, jatuh ke tangan Zyuganov (komunis) atau Zhirinovsky (ultra nasionalis), yang sangat menentang Yeltsin sejak awal berkuasa. Selain itu, masih ada Yuri Luzhkov yang pada waktu itu masih menjabat walikota Moskwa. Luzhkov termasuk salah seorang kandidat pengganti Yeltsin yang populer, ia di dukung mafia Rusia yang berpengaruh.[2]

Tidak lama setelah Soviet bubar, fokus Yeltsin menjadi terganggu, terutama karena masih kuatnya pengaruh komunisme di Rusia. Kurun waktu September sampai Oktober 1993, terdapat konfrontasi antara Yelstin dengan parlemen, yang oleh Yeltsin diselesaikan dengan cara mengirim tank-tank untuk menghadapi parlemen. Hal ini tentu saja melukai proses demokratisasi yang tengah berlangsung. Sebagai akibat dari konfrontasi tersebut, kekuasaan parlemen dibatasi melalui konstitusi baru yaitu Konstitusi Federasi Rusia 1993, di mana kewenangan menjadi terpusat kepada presiden.[3] Di samping itu, Partai Komunis Federasi Rusia mengungguli perolehan kursi parlemen pada Pemilu 1995. Karena itu yang diinginkan Yeltsin adalah melakukan segala upaya untuk mencegah kemenangan kandidat komunis, Gennady Zyuganov, dalam pemilihan presiden 1996. Bagi Yeltsin, kemenangan komunis akan menjadi kekalahan total demokrasi, walaupun sepertinya ia tidak terlalu bersungguh-sungguh soal demokrasinya. Yeltsin beruntung karena Konstitusi 1993 membuat parlemen tidak terlalu berpengaruh dan ia juga berhasil mengalahkan Zyuganov dalam pemilihan presiden.[4]

Era Baru Rusia

Kemunculan Vladimir Putin tidak pernah disangka oleh masyarakat Rusia sebelumnya. Mantan Kepala Dinas Keamanan Federal (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti/FSB) Rusia ini kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri sebelum akhirnya menjadi pejabat presiden menggantikan Yeltsin yang sakit. Jika kepemimpinan Yeltsin menghasilkan kelas pengusaha yang mempengaruhi politik (oligarch dalam istilah politik Rusia mengacu kepada Pengusaha Politisi), maka kepemimpinan Putin disokong oleh siloviki. Istilah siloviki berasal dari silovye struktury (struktur kekuatan), mengacu kepada militer, lembaga penegak hukum (kepolisian), dan badan intelijen. Seorang silovik (jamak: siloviki) adalah mantan anggota dari badan-badan tersebut. Mereka berada dalam pengaruh Putin dan telah tumbuh menjadi satu kekuatan baru yang dapat mempengaruhi kebijakan. Para silovik menekankan perlunya mengembalikan kekuatan negara dan memiliki pandangan bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan.

Siloviki akan berusaha untuk menkonsolidasikan kekuatan mereka untuk menjaga keberlangsungan peran mereka bahkan setelah Presiden Putin tidak lagi menjadi presiden, atas nama Rusia Raya (Velikaya Russ). Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai bagian dari siloviki dan dekat dengan kelompok tersebut pada saat terjadinya kasus Yukos antara lain adalah; Menteri Pertahanan, Sergei Ivanov, yang merupakan lulusan akademi KGB (Komite Keamanan Pemerintah); Kepala Kamar Audit, Sergei Stepashin, mantan Kepala FSB (Dinas Keamanan Federal, pengganti KGB); Kepala FSB, Nikolai Patrushev; dan Kepala Kejaksaan Rusia, Vladimir Ustinov.

Jaringan siloviki dalam lingkaran kekuasaan Putin

Pengaruh siloviki dan kharisma Putin yang kuat ini menyebabkan Pemilu 2008 hanya sekedar formalitas saja bagi rakyat Rusia. Mayoritas masih menginginkan Putin menjadi Presiden, tetapi karena aturan konstitusi membatasi Putin maksimal hanya dua periode (berakhir pada 2008), ia mempromosikan Dimitry Medvedyev yang merupakan Perdana Menteri dan adik kelasnya di Fakultas Hukum Universitas St. Petersburgh, dan Putin sendiri kemudian menjadi PM. Di masa Medvedyev ini periode kepemimpinan presiden diperpanjang dari 4 tahun menjadi 6 tahun, sehingga pada Pemilu 2012, Putin yang sudah berhak untuk mencalonkan diri lagi, punya kesempatan memimpin Rusia sampai 2024.

Putin sepertinya tetap memiliki visi terhadap demokrasi di Rusia, hanya saja ia menekankan bahwa demokrasi membutuhkan negara yang kuat. Menurutnya,

“Rusia akan dan harus menjadi negara dengan masyarakat sipil yang maju dan demokrasi yang stabil. Rusia akan menjamin hak asasi secara penuh, kebebasan sipil dan politik. Rusia akan dan harus menjadi negara dengan ekonomi pasar yang kompetitif, sebuah negara di mana hak kepemilikan dilindungi dan kebebasan ekonomi membuat seseorang dapat bekerja dengan jujur dan memperoleh hasilnya tanpa perlu khawatir terhadap pembatasan apa pun. Rusia akan menjadi negara yang kuat,  dengan perlengakapan militer yang baik, modern, dan pasukan yang terampil, yang selalu siap mempertahankan Rusia dan sekutunya dan kepentingan nasional serta warga negaranya.... Ini adalah tujuan strategis kita.”[5]

Karena itu, ketika kita melihat demo besar-besaran di Moskwa akhir-akhir ini, media barat memberitakannya seakan-akan Rusia menjadi ‘Arab’ di Eropa Timur, padahal di luar Moskwa dan Kaukasus, nama Putin tetap populer. Putin mengembalikan harga diri Rusia yang hancur lebur pada masa Yeltsin, ia juga berhasil mengembalikan aset-aset berharga Rusia dengan melakukan re-nasionalisasi pada perusahaan-perusahaan penghasil sumber daya alam strategis. Putin mencanangkan program industri militer yang modern, mengedepankan pengembangan teknologi luar angkasa dengan meluncurkan Glonass sebagai pesaing GPS, dan menyebarkan pengaruh Rusia ke negara-negara yang diisolasi Barat, seperti mendukung Iran di PBB dan memberikan pelatihan tentang teknologi peluru kendali kepada ilmuwan Myanmar.

Kerumunan demonstran yang menuntut pemilu bersih dan transparan di Moskwa. Gerakan ini yang dibesar-besarkan media Barat untuk menjatuhkan citra Putin

Rusia yang kuat dibutuhkan oleh dunia saat ini untuk mengimbangi militer Amerika Serikat dan ekonomi China. Rusia memberi pelajaran kepada Barat yang sewenang-wenang terhadap Serbia dengan menyerbu Georgia pada 2008, menghentikan pasokan gas ke Ukraina (yang berarti terhentinya pasokan ke Eropa) karena Barat ikut campur dalam politik dalam negeri negara yang menjadi ‘halaman belakang’ bagi Rusia tersebut. Rusia membentuk kerjasama dengan China dan Negara-negara CIS diseputaran perbatasan kedua negara itu dalam Organisasi Kerjasama Shanghai, dan membentuk komunitas negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat  dalam BRICS (Brazil, Rusia, China, India, and South Africa). Dua puluh tahun berlalu, bayang-bayang Sovyet sudah lenyap tak bersisa, meski Partai Komunis Rusia mulai tampil sebagai penantang kuat. Tetapi, rakyat Rusia secara psikologis masih membutuhkan pemimpin yang kuat dan dominan. Selamat merayakan hari besar. VELIKAYA RUSS!!!!

---

[1] P. L. Dash, “Twilight of Yeltsin Years”, Economic and Political Weekly, Vol. 34, No. 37 (Sep. 11-17, 1999), pp. 2639-2641. Hlm. 2640.

[2] Ibid.

[3] John S. Dryzek dan Leslie T. Holmes, Post-Communist Democratization: Political Discourse Over Thirteen Countries, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). Hlm. 93

[4] Kekalahan Zyuganov ini dicurigai karena adanya manipulasi suara oleh Yeltsin pada pemilihan putaran kedua, selengkapnya lihat M. Steven Fish, Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). Hlm. 33

[5] Richard Sakwa, Putin: Russia’s Choice – 2nd edition, (Oxon: Routledge), 2008. 299

Hakikat Objektifitas dalam Teori Ilmiah

Keberadan realitas tidak bergantung pada kesadaran manusia, juga tidak bergantung pada pengetahuan, kepercayaan, hasrat, atau kekhawatiran pengamatnya... Tugas kesadaran manusia adalah memahami realitas... Bukan menciptakan atau menemukannya. (Ayn Rand)

Pengetahuan seringkali dibedakan dengan ilmu. Pengetahuan adalah hasil proses manusia untuk tahu secara langsung oleh kesadarannya sendiri. Manusia yang mengetahui (subjek) memiliki sesuatu yang diketahui (objek). Tanpa perlu diketahui oleh subjek, objek tetap ada dan mengandung pengetahuannya sendiri, karena itu objek harus memiliki hubungan dengan eksistensinya.[1] Sedangkan ilmu dianggap sebagai usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan pengetahuan. Pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan pengamatan dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode adalah ilmu. [2]

Ilmu harus memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu harus memiliki objek tertentu, bersistem, dan memiliki metode yang meliputi induksi, deduksi, dan analisis. Ilmu yang ilmiah disebut juga ilmu pengetahuan (science). Ilmu pengetahuan ini pada awalnya memfokuskan diri pada objek yang diketahui tanpa perlu membahas subjeknya sedikitpun, karena itu kemudian objektifitas dianggap sebagai salah satu syarat dari ilmu pengetahuan. Ilmu adalah suatu metode berpikir secara objektif untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Analisis ilmu adalah objektif, mengutamakan logika, dan tidak dipengaruhi oleh subjek.[3] Margaret Archer dan Andrew Collier berpendapat bahwa tujuan dari ilmu pengetahuan adalah objektifitas.[4] Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa salah satu aspek dari kegiatan keilmuan adalah menyusun konsep penjelasan atau berpikir secara teoritis terhadap pengetahuan yang telah didapatkan, sehingga teori yang dihasilkan juga harus objektif. Tetapi mengapa teori ilmiah harus objektif? Selain itu perlu juga kiranya untuk diketahui bagaimana kriteria-kriteria dan cakupan objektifitas.

Hakikat, Sumber Ilmu Pengetahuan, dan Teori Ilmiah

Untuk memahami mengapa ilmu pengetahuan harus objektif, terlebih dahulu perlu mengetahui hakikat serta sumber ilmu pengetahuan itu sendiri, sampai ia memperoleh unsur objektifnya. Amsal Bakhtiar menjelaskan bahwa ada dua teori[5] yang dapat digunakan untuk mengetahui hakikat pengetahuan. Pertama, realisme, yang mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau penggandaan yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata (fakta) yang berada di luar akal. Pengetahuan adalah apa saja yang sesuai dengan kenyataan. Dalam realisme, objek dianggap memiliki hal-hal yang hanya terdapat di dalam dan tentang dirinya sendiri, serta tidak terpengaruh oleh subjek. Kursi yang terdapat dalam ruangan kelas perkuliahan tetaplah kursi sebagaimana adanya meskipun tidak ada seorang pun di ruangan itu untuk mengetahuinya. Kursi tersebut tidak bergantung pada gagasan subjek mengenainya.

Kedua, idealisme, yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan gambaran subjektif dari orang yang membuat gambaran tersebut, karena ide dianggap telah mendahului realitas. Jika diibaratkan kursi dalam ruang kelas tadi, maka kursi tersebut mendapatkan gambarannya pada subjek, karena pada dasarnya subjek telah memiliki ide tentang apa itu kursi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, realisme lebih maju daripada idealisme, karena realisme dianggap lebih dekat dengan permasalahan manusia dan digunakan sebagai landasan dalam ilmu alam. Dari realisme kemudian berkembang empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah yang didapatkan melalui pengalaman dan bisa dipersepsi oleh indera manusia.[6] Kemudian ada rasionalisme yang menambahkan unsur akal dalam memahami fakta, karena indera sendiri tidak dapat menangkap  kenyataan secara lengkap.[7] Misalnya, mata hanya dapat melihat satu sisi dari kursi yang memperlihatkan kedua kakinya (meskipun kenyataannya kursi tersebut memiliki empat kaki), tetapi rasio yang dikembangkan oleh akal kemudian bisa menyimpulkan bahwa kursi tersebut pasti memiliki dua kaki lagi sehingga ia dapat berdiri stabil. Gabungan kedua aliran ini kemudian digunakan dalam ilmu pengetahuan.

Kursi ini memiliki empat kaki, tetapi karena keterbatasan persepsi indra, ia hanya terlihat memiliki 2 kaki.

Meskipun objek terlebih dahulu dipersepsi oleh indra, ia perlu dimaknai. Pada dasarnya, objek telah memiliki faktanya sendiri, tetapi ia tidak dapat menjelaskan tentang dirinya sendiri. Tugas ilmu pengetahuan adalah memaknai segala sesuatu yang telah diketahui dari objek tersebut. Pemaknaan tersebut harus melalui metode keilmuan, karena tanpa pemaknaan yang sungguh-sungguh, alam akan mendustai kita bila ia mampu.[8] Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan hanya memaknai objek saja tanpa perlu melibatkan subjek. Ketika subjek dilibatkan dalam pemaknaan tersebut, pengetahuan tentang objek menjadi kabur. Misalnya, seorang peneliti (subjek) ingin mengetahui titik didih air (objek), maka ia hanya akan memaknai fakta-fakta yang terdapat pada air tersebut, yaitu jika air ditempatkan dalam wadah yang lebih luas maka panas yang diterima akan lebih merata, atau jika air ditempatkan dalam wadah bertekanan, ia akan lebih cepat menyerap panas. Fakta yang dibicarakan hanya meliputi air yang akan mendidih dalam suatu wadah (ruang) setelah beberapa lama (waktu).[9] Ilmu pengetahuan hanya memaknai objek yang ada dalam ruang dan waktu. Jika kemudian, ditambahkan bahwa setelah 10 menit air dipanaskan, peneliti ternyata juga kepanasan dan menyebabkan ia menghentikan pengamatan dan mengambil kesimpulan bahwa titik didih air adalah ketika ia (subjek) sudah merasa kepanasan. Pada akhirnya bukan pengetahuan tentang air itu sendiri yang didapat. Karena itu, sekali lagi, ilmu pengetahuan hanya menekankan kepada objek, bukan yang lain, dan dari hal ini kemudian berkembang tentang pentingnya objektifitas dalam ilmu pengetahuan.

Fakta-fakta dan gejala-gejala alam yang begitu terbatas  tidak mungkin tertangkap dan teramati secara keseluruhan. Secara rasional, fakta-fakta yang tidak terungkap tersebut akan terjaring oleh pikiran kita. Karena itu, terdapat suatu dugaan sebab-akibat antara fakta-fakta yang telah teramati dan yang belum diamati. Dugaan tersebut disebut hipotesa, yang merupakan langkah awal sebelum terbentuknya teori.[10] Hipotesa tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dengan metode ilmiah yang empiris, jika sesuai dengan kebenaran maka hipotesa tersebut dapat menjadi teori yang dalam ilmu pengetahuan dianggap universal. Dalam ilmu pengetahuan, teori ilmiah dapat dikatakan objektif apabila yang dinyatakan dalam teori tersebut sesuai dengan objeknya. Apabila suatu teori tidak sesuai lagi dengan realitas empiris, maka teori itu tidak tepat lagi dikategorikan sebagai teori ilmiah karena telah kehilangan objektifitasnya. Teori ilmiah dapat dikatakan sebagai abstraksi, sistematisasi, dan generalisasi atas realitas dan gejala yang kompleks.[11]

Kriteria dan Cakupan Objektivitas

Objek adalah sesuatu yang dianggap eksis secara independen dari persepsi subjek terhadapnya. Dalam kata lain, objek akan tetap ada sebagaimana adanya bahkan jika tidak ada subjek yang merasakannya. Karena itu, objektifitas seringkali diasosiasikan dengan ide-ide seperti realitas dan realibilitas.[12] Pandangan ini berasal dari filsafat kemudian berkembang sampai pada kemunculan ilmu pengetahuan. Collier memberikan tiga kriteria objektivitas[13], pertama, objektifitas mengacu kepada sesuatu yang benar (nyata dan ada) secara independen terhadap siapa pun yang menilainya. Objektifitas akan tetap berada dalam koridornya siapa pun yang menyatakannya. Setiap orang yang dapat membuktikan keberadaan fakta, melalui bukti-bukti empiris dapat mengklaim objektifitasnya.

Kedua, objektifitas adalah penilaian manusia yang dapat dikatakan objektif. Hal ini berkaitan dengan kriteria pertama. Dalam menyebut penilaian objektif, hal yang menentukan adalah penilaian tersebut disebabkan oleh objek, bukan oleh segi lain dari subjeknya. Mars adalah planet ke empat dari matahari, bukan karena penulis yang mengatakannya, tetapi karena kenyataannya Mars adalah planet ke empat dari matahari. Meskipun manusia (subjek) yang melakukan penilaian, tetapi apabila itu memang dapat dibuktikan melalui penelitian empiris maka penilaian tersebut adalah objektif. Penilaian tersebut harus disahkan melalui eksperimen ilmiah, yang kemudian dikomunikasikan dalam suatu komunitas ilmiah (akademisi) yang bebas dari pengaruh subjektif. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah teori gravitasi Newton, yang tidak hanya merupakan penilaian Newton, tetapi terdapat eksperimen yang kemudian dikomunikasikan dalam komunitas ilmiah melalui bahasa matematika (rumus). Rumus tersebut kemudian coba dipahami oleh akademisi dan terjadi kesepakatan berdasarkan bukti yang tak terbantahkan. Hal ini dikenal sebagai persetujuan intra-subjek (intersubjective agreement).[14] Meskipun Newton yang memikirkan ukurannya sendiri tentang gravitasi (9,8 m/s²), tetapi subjek lain sepakat dengan itu, maka gravitasi bumi yang memiliki ukuran 9,8 m/s² adalah objektif.

Dalam teori relativitas umum, Einstein mempostulasikan bahwa gravitasi disebabkan melengkungnya ruang-waktu akibat massa benda, hal ini tidak mungkin untuk direkayasa melalui uji coba. Einstein mengasumsikan dan disetujui oleh ilmuwan lainnya karena peristiwa cahaya yang berbelok (bending light), walau pun tidak ada citra bahwa ruang-waktu benar-benar melengkung.

 

Terakhir, sikap manusia (human attitude), yaitu sikap untuk mencoba membuat penilaian orang (yang disebutkan dalam kriteria kedua) objektif. Sikap ini memberikan tempat kepada eksperimen dan observasi secara hati-hati, ia memonitor setiap penilaian. Selain itu, sikap ini bertujuan untuk menghindari dari bias subjektifitas dan posisi historis seseorang. Sesorang dapat secara seksama memeriksa perkiraan orang lain dan membuat kritik terhadapnya; seseorang dapat memperhatikan hal-hal tertentu untuk membentuk posisi (penilaian) yang berbeda dari orang lain; seseorang dapat menganalisa kesalahan orang lain; dan seseorang dapat memilih untuk belajar dari sumber-sumber yang tidak biasa. Hal ini berarti mengharuskan setiap ilmuwan dituntut untuk mengkaji secara terus-menerus teori yang dimilikinya dengan menghubungkan dengan realitas yang membentuk teori tersebut, yaitu melalui kegiatan penelitian ilmiah.[15] Objektifitas sebagai sikap dimaknai sebagai keterbukaan untuk menyangkal melalui data-data yang berasal dari objek nyata.

Collier juga menambahkan bahwa objektifitas tidak dapat disamakan dengan netralitas, sesuatu yang objektif dapat perpihak selama ia tidak bias.[16] Objektifitas juga bukan kebenaran, karena belum tentu apa yang dimaknai sebagai pengetahuan yang objektif adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang objektif hanya berpegangan pada pengertian bahwa pengetahuan tersebut adalah mengenai objek.

Setelah melihat kemunculan dan kriterianya, maka objektifitas pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang bukan metafisik atau secara universal menolak metafisik.[17] Dalam ilmu pengetahuan, metafisika tidak dapat terpersepsikan oleh indera dan meski mungkin dapat dijangkau oleh rasio, tetap tidak dapat dibuktikan secara empiris. Ketika teori dirumuskan, maka dengan demikian ia juga harus menolak metafisika untuk mendapatkan objektifitasnya. Dalam ilmu sosial, objektifitas (salah satunya) terdapat dalam tingkah laku yang jelas (overt behaviour) yang melalui metode ilmiah dapat diobservasi secara publik.[18]

Objektifitas sebagai Pengendali Teori Ilmiah

Telah diketahui sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan ada untuk memecahkan persoalan manusia. Ilmu pengetahuan berfungsi dalam menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol gejala-gejala alam. Ketika tidak mungkin bagi manusia untuk menguasai gejala alam maka diperlukan suatu pernyataan yang bersifat  umum, yaitu teori[19]. Teori yang dapat digunakan dalam menganalisa gejala alam tersebut harus didapatkan melalui metode ilmiah, sehingga menghasilkan teori ilmiah. Berkaitan dengan fungsi ilmu pengetahuan tadi, teori ilmiah harus terpaku pada objek, dan ukurannya adalah objektifitas. Dengan objektifitas maka akan terlihat apakah suatu teori ilmiah memang terpaku pada objek atau terpengaruh oleh hal lain. Jika teori ilmiah tidak terpaku pada objek yang akan diketahui, maka sudah dapat dipastikan pengetahuan yang didapatkan tidak mampu mengenali gejala-gejala yang dihasilkan oleh objek tersebut.

Ilmu pada dasarnya harus praktis dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.[20] Objektifitas dalam teori ilmiah menentukan dalam ke-praktis-an tersebut. Jika suatu teori tidak objektif, sudah pasti pengetahuan yang mencoba digali dari suatu objek akan dimaknai secara salah, sehingga penjelasan, prediksi, dan kontrol yang diharapkan dari objek tersebut tidak dipahami secara benar. Pada akhirnya, teori tersebut tidak berfungsi. Teori yang diharapkan mampu meringkas pengetahuan yang didapat dari pemahaman gejala-gejala alam harus sesuai dengan kenyataannya. Objektifitas teori ilmiah akan memastikan apakah suatu teori memang sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dalam hal ini tentu dapat dipahami apa yang dimaksud  dengan objektifitas sebagai pengendali teori ilmiah. Objektifitas memastikan teori tetap fokus pada objek. Objektifitas mengendalikan teori ilmiah agar tetap sesuai dengan pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri.

Kesimpulan

Objektifitas berasal dari keperluan untuk memahami sebuah objek sebagai mana adanya, agar ia menggambarkan realitas atau kenyataan yang ada. Realitas hanya untuk dipahami bukan untuk diciptakan atau ditemukan. Proses menuju objektifitas bermula dari munculnya pengetahuan yang berasal dari filsafat. Metode yang digunakan pada akhirnya melangkahi filsafat itu sendiri, ia tidak hanya sekedar bicara kenyataan, tetapi kenyataan yang rasional dan dapat dipersepsi oleh indra. Pada perkembangannya pengetahuan bertujuan menghasilkan ilmu murni yang ilmiah. Ilmu yang tujuannya hanya menjelaskan dan memaknai suatu objek tanpa bertujuan mengubahnya. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, karena itu penting kiranya untuk memaknai ilmu itu sebagai mana adanya. Kemudian, untuk membantu meringkas pemahaman tersebut, diadakanlah suatu generalisasi, yang berujung pada teori ilmiah. Teori ilmiah ini harus objektif karena ia hanya menjelaskan segala sesuatu pada objek saja.

Objektifitas tentu tidak dapat ditentukan begitu saja, ia memiliki kriteria. Kriteria tersebut adalah objektifitas mengacu kepada sesuatu yang benar (nyata dan ada) secara independen terhadap siapa pun yang menilainya; objektifitas adalah penilaian manusia yang dapat dikatakan objektif; dan objektifitas sebagai sikap yang dimaknai sebagai keterbukaan untuk menyangkal melalui data-data yang berasal dari objek nyata. Objektifitas tidak melekat begitu saja, ia harus dipahami sebagaimana adanya, bahkan harus melibatkan subjek lain untuk memastikan bahwa suatu teori ilmiah adalah objektif. Pada dasarnya, objektifitas mencakup hal-hal yang bukan metafisik. Teori ilmiah harus objektif untuk memastikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh bisa bermanfaat. Objektifitas dapat berfungsi sebagai pengendali teori ilmiah.

---

[1] Dwane H. Mulder, Objectivity, http://www.iep.utm.edu/o/objectiv.htm diakses pada 10 April 2009, pukul 15.30.

[2] Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2004. 87

[3] Ibid. 90

[4] Margaret S. Archer dan William Outhwaite (ed.), Defending Objectivity: Essays in Honour of Andrew Collier, (London: Routledge), 2004. 117

[5] Bakhtiar, Op. Cit. 94-98

[6] Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif, (Jakarta: YOI), 2006. 10

[7] Ibid. 11

[8] Ibid.

[9] Mulder, Op. Cit.

[10] Suriasumantri, Op. Cit. 12

[11] Ramlan Surbakti, “Teori dalam Penelitian Ilmu Sosial”, dalam Bagong Suyanto (ed.), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Kencana), 2007.  38

[12] Mulder, Op. Cit.

[13] Andrew Collier, In Defence of Objectivity and Other Essays: On Realism, Extentialism, and Politics, (London: Routledge), 2003. 134-139.

[14] Mulder, Op. Cit.

[15] Surbakti, Op. Cit.

[16] Collier, Op. Cit. 140

[17] Mark Sacks, Objectivity and Insight, (New York; Oxford University Press Inc.) 2000. 169

[18] Paul Diesing, “Objectivism vs. Subjectivism in the Social Sciences”, Philosophy of Science, Vol. 33, No. 1/2 (Mar. - Jun., 1966), pp. 124-133.  126

[19] Suriasumantri,Op. Cit. 12

[20] Ibid. 30